Kreditor memiliki sejumlah hak yang dilindungi undang-undang selama proses kepailitan, termasuk hak untuk didahulukan pembayarannya sesuai dengan prinsip pari passu pro rata parte. Memahami hak-hak…
Baca Selengkapnya →
Sebelum melakukan akuisisi atau investasi signifikan pada sebuah perusahaan, audit hukum menyeluruh atau legal due diligence menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi risiko hukum tersembunyi. Mulai…
Baca Selengkapnya →
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberi kesempatan bagi debitor untuk menyusun proposal perdamaian dengan para kreditor sebelum jatuh ke status pailit. Dengan pendampingan hukum yang…
Baca Selengkapnya →Proses kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Niaga oleh kreditor maupun debitor itu sendiri. Direksi perusahaan perlu memahami konsekuensi hukum sejak putusan pailit diucapkan,…
Baca Selengkapnya →Pemulihan aset pasca kepailitan merupakan salah satu aspek paling kompleks dalam hukum insolvensi Indonesia. Berikut strategi yang efektif.
Baca Selengkapnya →